LSM dan Pemuda Imekko Desak Bupati dan Wakil Bupati Sorsel Petronela Krenak dan Johan Bodori segera menonaktifkan bendahara dan kepala kampung Tarof dari jabatannya dan meminta agar upah kerja masyarakat serta anggaran kampung segera dikembalikan sebelum yang bersangkutan diberhentikan.
Lembaga Sosial Masyarakat dan Tokoh pemuda Imekko Kabupaten Sorong Selatan meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorsel segera menonaktifkan kepala kampung dan bendahara kampung Tarof dari jabatannya karena diduga kuat telah menggunakan dana pembangunan kampung untuk kepentingan pribadi.
Lembaga Sosial Masyarakat Imekko Oktovianus Asikasau kepada detiknews1001 menjelaskan program pemerintah terhadap pembangunan di kampung tidak hanya berasal dari kementerian Sosial saja namun Kementerian desa juga memiliki program tidak jauh berbeda dengan Program Kementerian Sosial dengan tujuan yaitu membangun masyarakat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahunnya.
Dikatakan Otis bahwa setiap kampung diberikan porsi anggaran yang sangat besar berdasarkan jumlah penduduk sebagai upaya dalam percepatan kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakatnya, namun sangat disayangkan sekali pada pelaksanaan dana tersebut tidak tepat pada sasaran program yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Terhadap persoalan dana kampung, masyarakat telah menyampaikan keluhannya kepada pihak terkait termasuk LSM dan media masa untuk mengungkap dan menyelidiki aliran dana melalui kampung dan rekening pribadi seluruh bendahara dan kepala-kepala kampung.
Otis mengatakan terkait dengan persoalan dikampung Tarof dan beberapa kampung lainnya di Imekko, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan segera ditindaklanjuti dengan melibatkan tim pemerintah daerah, DPRD, Tipikor, LSM dan media masa.
Terkait dengan keributan masyarakat kampung Tarof yang menuntut pembayaran upah kerja peningkatan jalan lingkungan kampung yang sudah disepakati bersama dengan bendahara dan kepala kampung Tarof itu sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Apabila terbukti maka tentu saja akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LSM Imekko mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorsel segera menonaktifkan bendahara dan kepala kampung Tarof dari jabatannya dan meminta agar upah kerja masyarakat serta anggaran kampung segera dikembalikan sebelum yang bersangkutan diberhentikan.
LSM dan Pemuda Imekko meminta kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Sorong Selatan segera membentuk tim yang terdiri dari anggota TNI/Polri, Kejaksaan, LSM dan Media Masa untuk mengawal dana kampung mulai dari proses pencairan di Bank hingga pelaksanaannya dengan harapan dana kampung dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai juknis undang – undang. Berkaitan dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap dana kampung, DPRD diminta untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara pada semua OPD di Sorsel, segera memanggil tim dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung dan kelurahan terkait dengan persoalan di kampung Tarof yang diduga telah menghilangkan upah kerja masyarakat serta kerugian negara.
Tokoh Pemuda Distrik Kokoda Oktovianus Bodori juga menayangkan persoalan di kampung Tarof itu telah membuat masyarakat kecewa dan marah terhadap upah kerja yang tak kunjung dibayar oleh bendahara dan kepala kampung Tarof.
Kata Okto pada kesempatan pihaknya bersama LSM di Tarof beberapa waktu lalu, menanyakan langsung kepada bendahara kampung terkait upah kerja masyarakat itu. Yang membuat masyarakat marah dan ribut pada saat pertemuan antara kepala kampung, bendahara dan masyarakat tidak ada satu rupiah dana yang dikeluarkan untuk membayar upah kerja masyarakat, hal inilah yang membuat masyarakat marah.
Lanjut Okto, berdasarkan pengakuan bendahara kampung Tarof bahwa dana kegiatan peningkatan jalan lingkungan masih dititipkan pada rekening pribadinya. Dia berjanji akan membayar upah kerja masyarakat setelah kembali dari Teminabuan, namun sekembali dari Teminabuan ke Tarof hasilnya Nihil.
“Saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorsel tolong panggil Bendahara dan kepala kampung Tarof untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampung tersebut” ujarnya.(jen/Jun/detiknews1001.com)
